Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani melalui Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (28/3/2024).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pasca Ibu Kota Negara (IKN) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat. Upaya itu dilakukan guna menyelaraskan regulasi atau kebijakan dengan acuan RUU Provinsi DKJ.
“Untuk mampu mencegah kekhawatiran-kekhawatiran kawasan di waktu yang akan datang, katakanlah isu-isu penurunan permukaan tanah, termasuk rob di kawasan pantai utara, dan sebagainya, itu bisa terjawab secara efektif dalam aturan-aturan yang akan datang,”
Pantas berharap, seluruh aturan yang tertuang dalam RUU Provinsi DKJ dapat berdampak positif bagi masyarakat, termasuk memiliki dampak bagi penataan kawasan Jakarta setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia.
Pantas berharap, seluruh aturan yang tertuang dalam RUU Provinsi DKJ dapat berdampak positif bagi masyarakat, termasuk memiliki dampak bagi penataan kawasan Jakarta setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia.
“Semua aturan-aturan itu kiranya harus berdampak positif, baik terhadap masyarakat maupun penataan kawasan-kawasan yang ada di daerah khusus Jakarta ini,”
Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI, Fredy Setiawan, menyatakan, siap untuk berkomunikasi dengan intens, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mengawal regulasi setelah disahkannya RUU DKJ.
“Tentunya kami akan proaktif untuk mengawal agar turunan peraturan ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan, untuk meningkatkan kebutuhan dasar yang ada di masyarakat Jakarta,
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pansus IKN DPRD DKI Minta Pemprov Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Selaraskan Kebijakan, https://wartakota.tribunnews.com/2024/04/04/pansus-ikn-dprd-dki-minta-pemprov-koordinasi-dengan-pemerintah-pusat-untuk-selaraskan-kebijakan
Comments