Manuara Siahaan Dukung Tingkatkan Standar Pelayanan Menuju Kota Global

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan menyatakan dukungan terhadap program peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diajukan walikota dan bupati.

Program itu rencananya akan dimasukan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.

“Saya mendukung program perkuatan kota Jakarta sebagai kota global. Itu harus dimulai dari tingkat kota,” ujar Manuara saat rapat konsultasi program kerja tahun 2025, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan, skor SPM Jakarta saat ini baru mencapai angka 72. Oleh karena itu, menuju kota global, diharapkan meningkatkan layanan agar bisa terdongkrak mencapai 82.

Ia mendorong, seluruh walikota dan bupati berupaya agar indeks pelayanan minimal (IPM) kepada masyarakat bisa semakin baik.

“Kita mendorong tugas fungsi walikota ini agar mampu merumuskan masterplan kotanya berdasarkan IPM, itulah yang mendorong kota cepat menjadi kota global,” kata Manuara.

Menurut dia, untuk mencapai peningkatan IPM dan SPM diperlukan dukungan perangkat aturan, maka Komisi A dan Pemprov DKI perlu merumuskan bersama.

“Nah, mungkin kalau diperlukan perangkat aturan untuk mendorong ini, perlu kita pikirkan. Apakah dalam bentuk Perda ataupun Pergub,” ungkap Manuara.

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan menjelaskan, walikota hanya memiliki kewenangan adminsitratif. Sedangkan untuk meningkatkan SPM merupakan tugas dari masing-masing sektor atau SKPD.

“Tapi, indeks kita memang cukup rendah kalau terkait dengan kota global. Tapi kami yakin beberapa sektor di komisi sudah kita tingkatkan utamanya di infrastruktur,” ucap Tri.

Sementara itu, Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma menambahkan, SPM disusun oleh pemerintah daerah untuk dijadikan acuan enam SKPD pengampu.

Oleh karena itu, untuk mencapai target SPM, peran Posyandu harus direfungsi sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu.

“Dari yang berbasis kesehatan ke basis keterpaduan. Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan. Dioptimalisasi. Tujuannya adalah meyakinkan bahwa SPM itu terpenuhi.” tutur Dhany.

Enam sektor yang terkait langsung dengan SPM adalah bidang sosial, pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat.