Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, menentang rencana Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk membangun pulau tempat pengelolaan sampah atau pulau sampah di Kepulauan Seribu. Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai ide tersebut tidak mempertimbangan aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
Ia menilai ide tersebut harus dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu dan hati-hati. Sebab tempat pembuangan akhir alias TPA di sebuah pulau bakal mengakibatkan kerusakan lingkungan khususnya laut Jakarta.
"Langkah menjadikan salah satu pulau di Kepulauan Seribu sebagai TPA bentuk kemalasan berpikir dalam merumuskan kebijakan oleh pemprov (Jakarta)," kata Rio kepada Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 18 Juli 2024.
Ia berpendapat, pulau sampah itu tidak akan berfungsi maksimal selama pemerintah tidak mengoptimalkan sosilisasi budaya membuang dan mengolah sampah hingga ke rumah tangga. Padahal daur ulang sampah yang dimulai dari rumah tangga akan mampu menekan ledakan sampah di Jakarta.
“Jangan sampai masyarakat sudah memilah sampahnya, namun di tingkat pengelola salah penanganan," kata dia.
Rio juga meminta Pemprov Jakarta menghitung secara matang ihwal anggaran pengelolaan sampah di sebuah pulau tersebut. Sebab bisa jadi lebih baik dan efektif jika Pemprov Jakarta meningkatkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih canggih dibandingkan membuat pulau sampah.
"Ada beberapa negara yang memiliki pengembangan teknologi khususnya pengelolaan sampah yang sudah teruji seperti Rusia, Belanda, dan Swedia," kata dia.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarya Heru Budi Hartono mengusulkan untuk membangun pulau baru sebagai lokasi pengolahan sampah di wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sesuai Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, kawasan aglomerasi itu meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
Heru beralasan, Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam sepuluh tahun ke depan. Belum lagi, produksi sampah semakin tinggi dan tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang sudah melebihi kapasitas.
Dwi Wijayanto Rio Sambodo sependapat jika TPA Bantar Gebang sudah melebihi kapasitas. Ia mencatat, sampah kiriman ke Bantar Gebang mencapai 8 ton setiap hari.
Meski begitu, ia tetap menolak ide untuk membuat pulau sampah di Kepulauan Seribu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan telah mengetahui rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun pulau di Kepulauan Seribu untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Namun, kata Vivien, informasi itu masih bersifat informal.
Vivien mengatakan informasi yang didapatkannya belum detail, khususnya konsep dan desainnya.
"Memang sudah dibicarakan dengan kami, tapi secara informal. Tapi kami belum dengar rencana besarnya, bagaimana desainnya. Kami belum dengar," kata Vivien saat ditemui di sela acara Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Artikel ini sudah naik di tempo dengan link https://nasional.tempo.co/read/1893272/menanti-langkah-politik-pdip-usai-khofifah-emil-didukung-pks-untuk-pilgub-jatim?tracking_page_direct_mobile
Commentaires