top of page
Writer's pictureGA

Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Matangkan Persiapan Sekolah Swasta Gratis




Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov mematangkan persiapan sebelum kebijakan program sekolah swasta gratis diterapkan. Pras, sapaan akrabnya, meminta agar sudut pandang seluruh stakeholder disatukan supaya tak ada masalah di kemudian hari akibat kebijakan yang saling berbenturan.


"Saya ingatkan, sebelum ini (kebijakan sekolah gratis) diputuskan, dikonsolidasi dulu," kata Pras dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2024).

Ia mengimbau Dinas Pendidikan memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Sebab, kata dia, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program ini, namun tidak benar-benar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.


"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," tutur Pras.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjelaskan, kebijakan sekolah gratis merupakan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pemprov pun telah membahas rencana kebijakan itu secara mendalam.


"Untuk sekolah-sekolah swasta yang atas-atas (grade A) itu tidak mendapatkan itu, karena mereka juga tidak akan mau," jelas Joko.


Pemprov juga sudah mengantisipasi peristiwa mungkin timbul dari kebijakan sekolah gratis. Misalnya, yayasan atau lembaga yang tiba-tiba ingin mendirikan sekolah baru.


"Untuk yang di bawah, (sekolah gratis) ini juga akan membuat masyarakat ingin bikin sekolah-sekolah baru. Lah, kita batasi dulu. Untuk sekolah-sekolah minimal sudah 6 tahun atau 10 tahun baru bisa mendapatkan itu," jelasnya.


Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengkaji sekolah swasta gratis. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memetakan sekolah swasta yang bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk kebijakan sekolah gratis.


"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Tentunya nanti kami lihat (sekolah swasta) yang mana yang harus kami kerja samakan dengan DKI," kata Heru kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).


Sejauh ini rencana kebijakan sekolah swasta gratis itu masih dalam tahap diskusi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta. Ia menuturkan sekolah swasta gratis bertujuan agar semua anak-anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang setara tanpa adanya ketimpangan.


"Intinya adalah ide kami, kami itu adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD bersama-sama anak-anak didik kita bisa sekolah gratis," ujarnya.



Comentarios


bottom of page