Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta berang soal isu pengurangan penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Jakarta.
Pengawas pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) itu menganggap, bantuan tersebut harus diberikan sampai penerima KJMU tuntas kuliahnya.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat rapat kerja dengan eksekutif pada Kamis (14/3/2024) petang.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria itu juga dihadiri oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta Widyastuti, Plt Kadisdik DKI Jakarta Purwosusilo, Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari dan sebagainya.
Jhonny yang juga menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, pemerintah daerah jangan sampai melanggar konstitusi yang ada terkait hak pendidikan untuk warganya.
Jika pemerintah ogah ikut menyejahterahkan rakyatnya melalui pendidikan maka lewat jalur ke mana SDM mereka bisa ditingkatkan.
“Oke penghematan anggaran, sedangkan pemerintah sekarang sedang mempersiapkan (program) makan siang dan susu gratis. Masak untuk ini (pendidikan) kita tidak mau? Jalan pikiran itu yang harus kita rubah bapak,” kata Jhonny.
Dia menduga, pemerintah daerah memang berencana melakukan penghematan anggaran untuk bantuan sosial (bansos), termasuk pendidikan dan kesehatan.
Dia menyebut, fenomena ini juga sudah dilakukan di program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
“Orang-orang yang udah dapat DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial) masih diukur lagi tingkat kemiskinannya sampai mana. Kalau kata Pak Waluyo (Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan/P4OP pada Disdik DKI Jakarta) ke saya, bahwa Pak Jhonny harus kita dilihat desilnya sampai tingkat mana,” ungkapnya.
Jhonny berpandangan lain, bahwa ketika penerima sudah masuk dalam DTKS maka mereka adalah keluarga prasejahtera dan tidak mampu.
Karena itu, Disdik tidak perlu mengurangi jumlah penerima program bantuan pendidikan yang sudah berjalan.
“Kenapa kita kurangi, itu di KJP, apalagi di KJMU, lho kita kan katanya mau mencapai Indonesia Emas 2045, apa sih ukurannya untuk mencapai itu? Yah sumber daya manusia melalui pendidikan,” kata Jhonny.
Menurut dia, pendidikan bagi seseorang sangat penting karena memberikan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Jhonny mencontohkan, para peserta rapat yang hadir bisa mendapatkan jabatan baik lantaran karena tingginya pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi.
“Ada yang lahir di desa dan karena pendidikan dia bisa menjadi kepala dinas, karena pendidikan lah dia menjadi kepala suku dinas, dan kepala P4OP. Lah kalau ini kita kurangi dari 17.000 orang menjadi 7.000 orang, ini memang tidak memiliki sense of crisis (kepekaan) dan sampaikan ini kepada Pak Gubernur (Heru Budi Hartono),” tegas Jhonny.
Dia menambahkan, kehadirannya saat forum rapat itu karena merasa terusik dengan kabar pengurangan KJMU.
Karena itulah, eksekutif diundang untuk dimintakan klarfikasi karena mereka memiliki pertanggungjawaban dengan konstituennya di wilayah masing-masing.
“Saya pikir Komisi E pak Ketua, perlu ini semua kita kembalikan nggak perlu lagi desil-desil di KJP dan KJMU, sehingga kembalikan seperti awal,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta klarifikasi dari Disdik DKI ihwal ramainya kabar pengurangan KJMU yang terjadi sejak sepekan terakhir.
Iman mempertanyakan, polemik itu apakah ada pada anggaran, atau jumlah penerimanya yang dikurangi eksekutif.
“Saya lihat dari sisi anggaran, dan anggaran yang disiapkan 2023 dan 2024 itu jomplang. Mohon koreksi kalau saya salah, sehingga ini yang menjadi ramai di masyarakat,” katana.
Iman mengaku, masih meraba-raba alokasi anggaran yang disediakan eksekutif dalam program KJMU 2024.
Rencana alokasi ini sebetulnya sudah dibahas dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 pada tahun 2023 lalu, namun karena banyaknya pembahasan Iman tak mengingatnya.
“Saya ingin tahu berapa sih anggaran yang disiapkan? Ancar-ancar saya ada, berapa tahun 2023 dan berapa di tahun 2024 ini sehingga masyarakat jadi cemas,” ujar Iman Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
Sepengetahuan dia, sasaran penerima KJMU pada tahun 2024 mencapai 7.000 orang. Sementara penerma KJMU pada tahun 2023 lalu mencapai 17.000 orang.
“Tentu masyarakat kan ini cemas makanya saya ingin tanya lagi Bappeda gimana penganggarannya kok bisa dianggarkan separuh jauh. Sementara KJMU ini kan harus berkesinambungan sampai akhir, tak bisa berhenti di tengah jalan. Tolong koreksi kalau saya salah,” ungkap Iman.
Artikel ini sudah naik di tribunnews dengan link https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/14/isu-pengurangan-kjmu-bikin-kesal-legislator-singgung-program-makan-siang-gratis-prabowo-gibran?page=2
Comentarios