Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai, rotasi 20 pejabat yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan hal yang wajar.
Rotasi jabatan tidak hanya di lembaga pemerintahan, tetapi di lembaga swasta juga biasa terjadi.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, rotasi jabatan dalam karir pegawai negeri sipil (PNS) sebenarnya sesuatu yang lazim dilakukan oleh kepala daerah, dalam rangka menyegarkan birokrasi Pemprov DKI.
Kata dia, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana prosesnya dalam mengedepankan profesionalisme pada tiap-tiap jabatan yang dirotasi tersebut.
“Prosesnya tentu mengacu pada regulasi yang berlaku, dan dibutuhkan inovasi dalam menghadapi tantangan kinerja pembangunan,” ujar Rio saat dihubungi pada Rabu (22/3/2023).
Menurutnya, peningkatan kinerja birokrasi Pemprov DKI adalah bentuk pemeliharaan dan perawatan mesin birokrasi.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat capaian-capaian kinerja yang dibutuhkan, apalagi banyak setumpuk persoalan kinerja pembangunan yg ditinggalkan dan mangkrak oleh mantan Gubernur Anies Baswedan.
“Paling tidak rotasi ini diharapkan memadukan kebutuhan stamina kinerja dan irama kinerja dalam eksekusi kepemimpinan pembangunan daerah,” ucap anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang Pemerintahan ini.
Dari 20 pejabat yang dilantik, Rio menaruh perhatian besar kepada Uus Kuswanto yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.
Rio yakin, Uus mampu mengemban amanah dengan baik karena telah dua kali menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) demi menjadi Wali Kota di Jakarta Barat.
“Kinerja mereka dipastikan output (yang dikeluarkan) dan outcome-nya (hasilnya) melalui kemitraan, serta pengawasan publik, termasuk oleh DPRD sebagai kelembagaan legislatif yang memiliki fungsi pengawasan,” ucapnya.
Diketahui, Pj Gubernur Heru Budi Hartono melantik 65 pejabat pimpinan tinggi pratama, dengan rincian 45 orang dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan kembali (dikukuhkan) dalam jabatannya dan 20 orang pejabat menempati jabatan baru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Pelantikan pejabat tinggi pratama ini dalam rangka tindak lanjut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
“Mutasi dan rotasi, serta penyesuaian jabatan adalah dinamika yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Hal ini dilakukan kebutuhan untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih baik,” katanya.
"Tujuannya dalam rangka percepatan pembangunan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kinerja para aparatur Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan good governance, serta mewujudkan sukses Jakarta untuk Indonesia," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Rotasi Pejabat DKI yang Dilakukan Heru Budi Hartono Dianggap Lazim sebagai Penyegaran Birokrasi, https://wartakota.tribunnews.com/2023/03/22/rotasi-pejabat-dki-yang-dilakukan-heru-budi-hartono-dianggap-lazim-sebagai-penyegaran-birokrasi
Comments