Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) buntut demonstrasi sopir angkutan umum di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024) pagi.
Pemanggilan Transjakarta diperlukan untuk mengklarifikasi tuduhan yang disampaikan para sopir tersebut.
"Ya, kami akan panggil untuk dialog ini Transjakarta, menyikapi apa yang mereka sampaikan. Apakah tuntutan yang mereka sampaikan itu memang begitu adanya, atau memang hanya pengamatan sepihak. Kan kami nggak tahu," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prof. Gilbert Simanjuntak pada Selasa (30/7/2024).
Gilbert mengaku, belum bisa berkomentar banyak karena pihaknya harus mendapat penjelasan juga dari Transjakarta.
Namun dia mengingatkan para sopir agar menyuarakan aspirasi itu kepada wakil rakyat di Komisi B DPRD DKI Jakarta atau salah satu fraksi partai politik seperti Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal keinginannya.
Dia menyayangkan, aksi mogok ratusan para sopir itu karena berdampak luas bagi masyarakat banyak.
Selain penumpang kesulitan naik angkutan umum karena armada di 29 trayek tak beroperasi, unjuk rasa mereka juga membuat ruas jalan di area Jakarta Pusat menjadi macet parah.
"Kenapa kemudian harus memilih jalur dialog seperti itu, ya. Karena kan (unjuk rasa) panas, meninggalkan kerjaan, kemudian segala macam. Tetapi, kami tidak mendukung upaya dialog yang begitu (unjuk rasa), karena menimbulkan macet, hampir se-Jakarta loh, kena terimbas," jelasnya.
"Sampai kami sendiri pun ke arah sini kena macet. Jadi, lebih baik mereka menyampaikan itu sebenarnya ke Komisi B saja, nggak usah di jalanan gitu, atau kalau misalnya susah ya ke fraksi tertentu yang mau terima," lanjut politisi PDI Perjuangan ini.
Hingga kini, Gilbert tidak mengetahui adanya dugaan keterlibatan koleganya di Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam pengaturan kuota peremajaan Mikrotrans di salah satu koperasi angkutan umum.
Kata dia, persoalan ini akan lebih jelas ketika Transjakarta dan sopir angkutan umum dipanggil dalam forum yang sama.
"Kami tidak tahu, makanya kami akan ajak dialog, karena kalau itu disampaikan, kan mereka tentu harus kasih bukti. Kalau kemudian dikatakan demikian, mana buktinya?," imbuhnya.
Menurut dia, kedua pihak tidak akan dipanggil dalam rentang waktu pekan ini.
Soalnya DPRD dan Pemerintah DKI sedang menggelar rapat pembahasan dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) pada pekan ini.
"Karena pekan ini kan kami rapat komisi dengan eksekutif. Tadi kami tidak tahu permasalahannya, karena kan rapat komisi di sini sampai besok, besok lusa sampai hari Senin, Rapat Badan Anggaran (Banggar). Jadi kami tidak akan punya waktu dalam minggu ini, tetapi kami akan sikapi," jelasnya.
Diketahui, ratusan sopir angkutan umum yang tergabung dari Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024) pagi.
Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya agar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memecat Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza yang dinilai tak becus dalam memimpin perseroan.
"Pak Pj Gubernur, tolong turunkan direksi Transjakarta," tulis pendemo dalam spanduk yang dibentangkan di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Koordinator lapangan, Fahrul Fatah menuntut beberapa hal kepada Pemprov DKI Jakarta.
Mulai dari transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil, dan menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI, sekaligus sebagai Ketua dari salah satu operator mitra Jaklingko.
"Kami juga meminta untuk mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional," kata Fahrul dalam orasinya pada Selasa (30/7/2024).
Menurutnya, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
Dia menuduh, Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI.
"Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator Mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil, namun harus dibagi ramai-ramai," jelasnya.
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan berbagai revisi https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/30/komisi-b-panggil-transjakarta-buntut-demo-sopir-angkot-tuntut-pemecatan-welfizon-yuza?page=all.
Comments