Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengklaim kritiknya soal polemik Jakarta International Stadium (JIS) selalu berdasarkan data.
Hal itu disampaikan Gilbert menanggapi tudingan sejumlah pihak bahwa rencana perbaikan JIS bermuatan politis.
"Polemik soal rencana perbaikan JIS agar layak digunakan telah bergeser persoalan utama yaitu masalah fisik atau teknis. Ada yang menggunakan JIS untuk bermain politik seakan degradasi kepada kredibilitas orang tertentu, sementara fisik lapangan bola belum dinilai oleh FIFA untuk pertandingan U-17," ujar Gilbert, Jumat (14/7/2023).
Gilbert menegaskan, rencana perbaikan JIS jelas wewenang dari Pemprov DKI dan PSSI.
Sebab, pembangunan ini menggunakan dana Pemerintah Pusat, sehingga Menteri PUPR turut dilibatkan.
Ia pun menyadari bahwa polemik JIS bakal terus digoreng.
"Apabila JIS tidak digunakan dalam pertandingan (Piala Dunia U-17), akan banyak tudingan kepada PSSI dan Pemerintah Pusat seakan mengabaikan JIS."
"Sementara kalau diperbaiki juga dituding seakan menunjukkan kebobrokan orang yang mengatakan JIS adalah mahakarya, sebuah gagasan jadi karya dan glorifikasi lainnya yang sangat politis," paparnya.
Menurut Gilbert, sudah seharusnya JIS digunakan, termasuk dengan menggelar pertandingan sepak bola.
Pasalmya, operasional JIS pertahunnya yang mencapai sekira Rp 80 miliar tidak akan sanggup ditutupi oleh PT Jakpro.
"Mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyaknya penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur," kata Gilbert.
"Selain itu utang Pemprov DKI kepada Pemerintah Pusat/PT SMI sebagai PEN karena pembangunan hampir mangkrak sesuai PMK 105/2020 pasal 2 dan 3 sebesar Rp. 1,182 M terhitung 24 September 2020 sebagai pinjaman I, dan Rp. 2,460 M per 23 September 2021 sebagai pinjaman II; total Rp. 3,642 M," lanjut dia membeberkan mengenai utang Pemprov DKI di era Anies.
Gilbert menyebut, pemerintah pusat telah memberikan kemudahan besar kepada Pemprov DKI Jakarta perihal tenor pembayaran utang tersebut.
"Pemerintah Pusat memberi kemudahan luar biasa berupa masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok atau bunga nol persen untuk pinjaman I. Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun setelah dikurangi subsidi 2,59 persen dari bunga seharusnya 8,25 persen dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II. Biaya cicilan oleh Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun pertama secara kasar adalah Rp 543,9 miliar dan Rp 307,5 miliar di 3 tahun berikutnya, di luar bunga dan operasional Rp 80 miliar pertahun," papar Gilbert.
"Artinya setelah Anies sudah tidak jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua Gubernur lagi yakni Pj Gubernur dan Gubernur hasil Pilkada 2024," lanjut dia.
Kembali ke JIS, Gilbert menyebtu kebutuhan dana JIS per tahun untuk 5 tahun pertama lebih dari Rp. 623,9 M dan Rp. 387,5 M untuk 3 tahun berikutnya.
"Sementara di sisi lain, utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga," kata Gilbert.
Karena itu, Gilbert meminta semua pihak mendukung renovasi JIS bukan malah sibuk memposisikan sebagai korban atau bermain playing victim.
"Karena yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai di samping penghamburan APBD untuk Formula E, penebangan dan pembangunan di Monas, sumur resapan yang tidak berfungsi, jalur sepeda yang tidak berfungsi dan berbagai proyek lainnya yang tidak rasional," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dituding Polemik JIS Politis, PDIP Klaim Kritik Warisan Anies Pakai Data: Jangan Playing Victim, https://jakarta.tribunnews.com/2023/07/14/dituding-polemik-jis-politis-pdip-klaim-kritik-warisan-anies-pakai-data-jangan-playing-victim?page=all.
Comments