Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyebut penutupan tempat prostitusi Gang Royal adalah langkah tepat. Namun, Gembong menyoroti Pemprov DKI bertindak setelah adanya kejadian.
"Ini langkahnya tepat, apa yang dilakukan Satpol PP sudah pas, cuma persoalan sekarang bukan ketika ada kejadian baru melakukan aksi, tugas berikutnya adalah pengawasan secara kontinu, paling utama di situ pengawasan secara kontinu,"
"Jadi jangan setiap ada kejadian Pemprov baru bertindak, setiap kejadian baru bertindak, tapi preventif mesti dilakukan. Kalau bicara Satpol PP, Satpol PP ketika ada order baru dia bertindak kan gitu, order dari SKPD terkait. Maka koordinasi lintas SKPD menjadi penting dalam rangka mengamankan hal-hal seperti itu,"
Gembong berharap satuan kerja di Pemprov DKI bekerja sama untuk mencegah berpindahnya tempat prostitusi ini usai Gang Royal ditertibkan. Dia berharap semua SKPD di Pemprov DKI bekerja sama untuk melakukan pencegahan.
"Maka perlu ditanggalkan ego sektoral, perlu ditanggalkan. Ketika kita sudah menanggalkan eko sektoral kita berbicara baju cokelat, baju cokelat itu semua SKPD, ini bukan selalu mengandalkan 'ini kan kewenangan di ini' nggak boleh begitu, itu kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Artinya koordinasi menjadi penting,"
Gembong berharap pekerja seks komersil (PSK) yang terlibat di Gang Royal ini dibina. Sehingga, kata dia, para PSK itu bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang halal.
"Memang tanggung jawab pemerintah daerah untuk melalukan pembinaan agar mereka tidak kembali pada pekerjaan yang selama ini dia gelutin. Diangkat harkat mereka dengan sektor-sektor yang memang dihalalkan dalam mencari nafkah, alih profesi, harus dialihprofesikan,"
Pemprov DKI Jakarta telah menutup praktik prostitusi di Gang Royal, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Bangunan-bangunan tersebut ditertibkan juga karena tak memiliki izin.
Ada 156 bangunan liar di kawasan Gang Royal RW 13 Penjaringan yang ditertibkan pada Rabu (20/9). Penertiban melibatkan petugas gabungan Satpol PP, kepolisian, TNI, PT KAI, PT PLN, dan PPSU Kecamatan Penjaringan.
Kepala Satpol PP Arifin mengatakan Pemprov DKI Jakarta tak merelokasi warga terdampak.
Artikel ini telah tayang di detiknews.com dengan judul ; "Anggota DPRD DKI Minta PSK Gang Royal Dibina, Ungkit Masalah Kramat Tunggak" https://news.detik.com/berita/d-6944538/anggota-dprd-dki-minta-psk-gang-royal-dibina-ungkit-masalah-kramat-tunggak/2
Comments